Kami hanya memasarkan property yang dimiliki developer terpercaya, untuk informasi surat surat apartemen yang kami pasarkan berstatus HGB 

1.      hak bersama atas bagian bersama

2.      hak bersama atas benda bersama

3.      hak bersama atas tanah bersama

Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (”HMSRS”) dinyatakan lahir sejak didaftarkannya Akta Pemisahan dengan dibuatnya Buku Tanah atas setiap rumah susun yang bersangkutan. Untuk memberikan kepastian hak bagi pemilik satuan rumah susun, pemerintah memberikan alat pembuktian yang kuat berupa sertifikat HMSRS yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat. Setiap pemilik rumah susun akan mendapatkan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.  

Berdasarkan pasal 7 UU Rumah Susun, tanah yang digunakan untuk pembangunan rumah susun adalah tanah dengan status:

1.      Hak Milik

2.      Hak Guna Bangunan (HGB)

3.      Hak pakai atas tanah negara

4.      Hak Pengelolaan (HPL) 

3.      Hal penting yang perlu diperhatikan pada saat Anda berminat untuk membeli apartemen adalah hak atas SRS tersebut. Permasalahan dapat timbul apabila rumah susun tersebut dibangun di tanah yang berstatus HGB di atas HPL. Pasal 38 PP Rumah Susun menyatakan apabila rumah susun dibangun di atas tanah dengan status HPL maka pihak pengembang (developer) terlebih dahulu wajib mengajukan permohonan status HGB di atas tanah HPL tersebut. Apabila pemberian status HGB belum selesai, maka satuan rumah susun tersebut belum dapat dijual.  

1. Pajak pertambahan nilai PPN

Apa itu PPN? Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Jadi, yang berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN adalah para Pedagang/Penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah Konsumen Akhir.

PPN atau Pajak Pertambahan Nilai dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Namun beban PPN tersebut ditanggung oleh konsumen akhir. Sejak 1 Juli 2016, PKP se-Indonesia wajib membuat faktur pajak elektronik atau e-Faktur untuk menghindari penerbitan faktur pajak fiktif untuk pengenaan PPN kepada lawan transaksinya.

2. Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan ini diperuntukkan bagi semua jenis apartemen, baik untuk segala ukuran, harga, dan usianya. BPHTB untuk apartemen dikenakan sebesar 5 persen dari harga rumah  setelah dikurangi NJOPTKP.

NJOPTKP adalah Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak. Besaran NJOPTKP di setiap provinsi berbeda-beda. Untuk di DKI Jakarta, BPHTB-nya adalah sebesar Rp 60 juta. Misalnya, jika Anda membeli apartemen dengan harga Rp 350 juta, perhitungannya menjadi: (350 juta – 60 juta) x 5 % = 290 juta x 5 % = Rp 14.5 juta

3. Biaya Akta jual beli AJB

Biaya akta jual beli merupakan biaya jasa seorang Pajabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

Kebanyakan PPAT menarik biaya 1 % dari nilai transaksi

Sebagai contoh Jika Anda Membeli property dengan harga nilai transaksi 500 Juta rupiah maka biaya akta jual beli adalah 5 juta rupiah

4. Biaya Balik Nama

Balik nama sertipikat dilakukan di Kantor Pertanahan setempat. dalam Proses balik nama yang diajukan oleh PPAT dengan membayar biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana biaya balik nama tersebut ditanggung oleh pembeli.

3. Biaya Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Jika ada

rumah mewah dan apartemen kondominium town house dan sejenisnya dengan harga jual Rp 30.000.000.000 atau lebih, maka akan kena pajak barang mewah, untuk besaran biaya ppnbm adalah 20% dari harga sebelum ppn

5. Biaya Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB)

PPJB adalah suatu perjanjian yang mengikat antara pembeli dan developer saat terjadinya transaksi pembelian apartemen. Surat pengikatan ini nantinya akan ditandatangani dalam sebuah Akta Jual Beli (AJB) sebagai lampiran resmi atas transaksi pembelian.

6. Biaya Notaris

Jasa seorang notaris dibutuhkan dalam proses pengembalian hak milik atas bangunan. Besarnya biaya notaris yang dibayarkan tergantung dari penyedia bangunan atau developer.

Beberapa developer sudah membebankan biaya notaris langsung pada saat menjual apartemen. Namun, kebanyakan developer bebankan secara terpisah. Ini berarti Anda membutuhkan biaya tambahan, waktu, dan tenaga ekstra untuk mengurus berkas balik nama.

Untunglah jika Anda membeli apartemen lewat program KPA. Sebab, KPA sendiri sudah menetapkan rincian biaya yang jelas untuk jasa notaris sehingga Anda bisa mempersiapkan biaya ini sedini mungkin.

7. Biaya Administrasi Bank

Biaya yang harus anda keluarkan adalah biaya administrasi bank yang harus dibayarkan saat Anda membeli apartemen lewat kredit kepemilikan apartemen atau KPA bank. Biaya administrasi yang dikenakan tidak hanya satu jenis biaya, tapi empat jenis biaya.

Seperti biayaappraisal atau penilaian aset, biaya administrasi pelunasan jatuh tempo, dan biaya asuransi untuk apartemen. Biaya administrasi yang dikenakan mungkin berbeda-beda di setiap bank. Persentasenya juga bisa berubah tergantung dari kebijakan bank itu

• WNI dengan usia min 21 tahun atau telah menikah, memiliki status karyawan tetap/wiraswasta/professional
• Lama bekerja karyawan min 1 tahun, lama usaha/profesi min 1 tahun
• Usia Pemohon tidak melebihi 65 tahun
• Pemohon wajib menutup asuransi (jiwa dan kebakaran) dengan syarat banker clause
• Bersedia menandatangani perjanjian kredit dan APHT (Akta Pembebanan Hak Tanggungan)

• Form Aplikasi Kredit
  Fotokopi KTP Pemohon
  Fotokopi KTP Suami/Istri
  Fotokopi Kartu Keluarga
  Fotokopi Surat Nikah/Cerai
  Fotokopi NPWP/ SPT tahunan*
  Fotokopi SK Pengangkatan Pegawai Tetap*
  Asli Slip Gaji satu bulan terakhir/Surat Keterangan Penghasilan*
  Fotokopi SIUP**
  Fotokopi TDP**
  Fotokopi Akta Pendirian/Perubahan**
  Fotokopi Akta Pengesahan Menteri Kehakiman**
  Data Keuangan Perusahaan
  Fotokopi Izin Praktek
  Fotokopi Rekening Koran atau Tabungan 3 bulan terakhir*
  Pas Foto Pemohon dan Pasangan (Apabila telah menikah

  *  Untuk Joint Income Suami dan Istri, Dokumen Pasangan harus dilampirkan

  ** Khusus untuk Pengusaha dengan badan hukum PT